← Daftar Dokumen
SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN Bahan Bacaan

Bahan Bacaan Pertemuan 2 - Sejarah XII - Indonesia masa orde baru

Bahan Bacaan Mata Pelajaran: Sejarah Kelas/Fase: XII / Fase F Guru: Irianto Pontjowardoyo, S.Pd TP 2026/2027
BACA SAJA

NIP, NIK, dan NUPTK dalam bentuk teks disamarkan pada tampilan publik.

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

Masa Transisi Menuju Orde Baru (1966-1967)

Tujuan Membaca

  • Setelah membaca bahan ini, peserta didik diharapkan mampu:
  • Menjelaskan latar belakang dan kronologi utama masa transisi menuju Orde Baru.
  • Mengidentifikasi dokumen-dokumen kunci yang relevan dengan masa transisi.
  • Memahami inti dari kebijakan-kebijakan awal yang menandai dimulainya Orde Baru.
  • Menjelaskan perubahan fundamental dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia pasca-1966.

Pertanyaan Pemantik

  • Peristiwa besar apa yang menurutmu paling menentukan arah kebijakan Indonesia setelah tahun 1965?
  • Bagaimana sebuah surat perintah, seperti Supersemar, bisa memiliki kekuatan hukum dan politik yang begitu besar?

Peta Konsep

  • Sederhana
  • Masa Transisi Menuju Orde Baru (1966-1967)
  • Konteks Krisis Politik dan Ekonomi
  • Peristiwa 30 September 1965 dan Dampaknya
  • Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret)
  • Pembubaran PKI dan Organisasi Sejenis
  • Dualisme Pemerintahan
  • Sidang MPRS dan Penetapan Ketetapan MPRS
  • Pembentukan Kabinet Ampera

Uraian Materi Esensial

1. Konteks Krisis Politik dan Ekonomi

Pasca-Peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, Indonesia dilanda krisis multidimensional. Kepercayaan terhadap pemerintahan Soekarno menurun drastis akibat tuduhan keterlibatan PKI dalam peristiwa tersebut. Kondisi ekonomi juga sangat buruk, ditandai dengan inflasi yang tinggi dan kelangkaan barang kebutuhan pokok. Ketidakstabilan politik ini menciptakan kebutuhan mendesak akan perubahan arah kepemimpinan.

2. Peristiwa 30 September 1965 dan Dampaknya

Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah Indonesia. Penangkapan dan penghilangan para jenderal, serta tudingan terhadap PKI, memicu reaksi keras dari masyarakat dan militer. Hal ini membuka jalan bagi kekuatan anti-PKI, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, untuk mengambil alih kendali.

3. Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966)

Supersemar adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto pada tanggal 11 Maret

1966. Surat ini memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Meskipun sering diperdebatkan keabsahan dan interpretasinya, Supersemar secara efektif menjadi dasar hukum bagi Soeharto untuk membubarkan PKI dan memulai proses pembangunan Orde Baru.

Dalam konteks KKA (Koding dan Kecerdasan Artifisial) , analisis terhadap otentisitas Supersemar dapat dilakukan menggunakan teknik analisis teks dan pola bahasa, mirip dengan algoritma *natural language processing* (NLP) untuk mendeteksi anomali atau gaya penulisan yang berbeda.

4. Pembubaran PKI dan Organisasi Sejenis

Menindaklanjuti mandat dari Supersemar, salah satu tindakan pertama Soeharto adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi-organisasi yang dianggap berafiliasi dengannya. Kebijakan ini disambut baik oleh sebagian besar masyarakat dan menjadi fondasi penting bagi berdirinya Orde Baru yang anti-komunis.

5. Dualisme Pemerintahan

Pada periode awal transisi ini, terjadi situasi dualisme pemerintahan. Presiden Soekarno masih menjabat sebagai kepala negara, namun kekuasaan eksekutif praktis berada di tangan Soeharto. Ketegangan antara kedua kubu ini terus mewarnai dinamika politik.

6. Sidang MPRS dan Penetapan Ketetapan MPRS

Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengadakan sidang. Sidang ini menghasilkan beberapa ketetapan penting, antara lain:

Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera yang Dipimpin oleh Pengemban Supersemar.

Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang Pemberian Kekuasaan kepada Pengemban Supersemar untuk Melakukan Pemilihan Umum.

Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pemilihan Presiden Seumur Hidup.

Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dasar Pembangunan Orde Baru.

Ketetapan-ketetapan ini secara resmi mengukuhkan peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto dan meletakkan dasar-dasar pemerintahan Orde Baru.

7. Pembentukan Kabinet Ampera

Menyusul ketetapan MPRS, dibentuklah Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) pada tanggal 25 Juli 1966, dengan Soeharto sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini bertugas melaksanakan program-program yang tertuang dalam Dasa Usaha Ampera, yang fokus pada perbaikan ekonomi dan stabilitas politik.

Dalam konteks Program SIKAP (Sistem Ketahanan Pangan) SMAN 1 Parengan Tuban , pemahaman terhadap program-program ekonomi awal Orde Baru, seperti Dasa Usaha Ampera, dapat dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional. Misalnya, bagaimana kebijakan ekonomi pada masa itu berupaya untuk meningkatkan produksi pertanian, yang merupakan fondasi utama ketahanan pangan.

Perlu Diingat

  • Supersemar menjadi tonggak penting yang memungkinkan Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai Orde Baru.
  • Pembubaran PKI dan penetapan ketetapan MPRS adalah langkah-langkah formal yang mengukuhkan berdirinya Orde Baru.
  • Masa transisi ini ditandai dengan upaya pemulihan stabilitas politik dan ekonomi setelah krisis pasca-1965.

Contoh dan Noncontoh

Contoh: Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan wewenang kepada Soeharto.

Noncontoh: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Soekarno untuk membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. (Meskipun sama-sama dekrit/perintah, konteks dan dampak politiknya berbeda dengan Supersemar).

Miskonsepsi Umum

dan Cara Memperbaikinya

Miskonsepsi: Orde Baru langsung terbentuk begitu saja setelah peristiwa 30 September

1965.

Perbaikan: Orde Baru terbentuk melalui sebuah proses transisi yang cukup panjang dan kompleks, diawali dengan Supersemar, pembubaran PKI, dan pengukuhan melalui ketetapan MPRS.

Miskonsepsi: Soeharto langsung menjadi Presiden setelah Supersemar.

Perbaikan: Setelah Supersemar, Soeharto menjabat sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan kemudian menjadi Perdana Menteri dalam Kabinet Ampera. Ia baru menjadi Presiden setelah MPRS menetapkan ketetapan pada tahun

1967.

Glosarium

  • Supersemar: Surat Perintah Sebelas Maret 1966, yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan.
  • MPRS: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, lembaga legislatif tertinggi pada masa itu.
  • PKI: Partai Komunis Indonesia, partai politik yang dibubarkan pasca-Peristiwa G30S.
  • Kabinet Ampera: Kabinet yang dibentuk pada masa transisi Orde Baru, bertugas melaksanakan Dasa Usaha Ampera.
  • Dasa Usaha Ampera: Program lima usaha yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi dan stabilitas.

Rangkuman

Masa transisi menuju Orde Baru (1966-1967) adalah periode krusial yang diawali dengan krisis politik dan ekonomi pasca-Peristiwa G30S/PKI. Supersemar menjadi instrumen penting yang memungkinkan Jenderal Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan, yang ditindaklanjuti dengan pembubaran PKI dan organisasi sejenis. Melalui ketetapan MPRS, fondasi Orde Baru secara hukum dikukuhkan, dan Kabinet Ampera dibentuk untuk melaksanakan program pemulihan stabilitas dan ekonomi. Periode ini menandai pergeseran fundamental dari era Demokrasi Terpimpin ke era Orde Baru.

Cek Pemahaman

  1. Apa yang dimaksud dengan Supersemar dan mengapa peristiwa ini penting dalam sejarah Indonesia?
  2. Sebutkan minimal dua ketetapan MPRS yang relevan dengan pembentukan Orde Baru.
  3. Mengapa periode 1966-1967 disebut sebagai masa transisi?
  4. Apa tujuan utama dibentuknya Kabinet Ampera?
  5. Bagaimana integrasi Program SIKAP (Sistem Ketahanan Pangan) SMAN 1 Parengan Tuban dapat dikaitkan dengan kebijakan awal Orde Baru terkait pertanian?
  6. Jawaban Singkat:
  7. Supersemar adalah surat perintah yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan; penting karena menjadi dasar hukum pengambilalihan kekuasaan.
  8. Contohnya: Pembentukan Kabinet Ampera, Pencabutan penetapan Presiden seumur hidup.
  9. Karena terjadi perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto dan pembentukan sistem pemerintahan baru.
  10. Melaksanakan Dasa Usaha Ampera untuk memperbaiki ekonomi dan stabilitas.
  11. Kebijakan awal Orde Baru yang berfokus pada peningkatan produksi pertanian dapat dilihat sebagai upaya membangun fondasi ketahanan pangan nasional.

Daftar Sumber

  • Disesuaikan guru dari buku teks dan sumber resmi yang berlaku.

Halaman publik hanya untuk membaca. Fitur ekspor, unduh, edit, dan hapus tidak tersedia.